Bimbingan Teknis PPID 24 – 26 Agustus 2017 di Semarang

PPID Provinsi Bali berkesempatan mengikuti Bimbingan Teknis PPID yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) bekerjasama dengan Komisi Informasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan Bimtek diadakan di Hotel Novotel Semarang dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Bimtek dihadiri oleh PPID Kabupaten/Kota dan Provinsi di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

Bimtek dibuka oleh Plt Sekretaris Komisi Informasi Pusat Bapak Selamatta Sembiring dengan mengadirkan narasumber dari Komisioner Komisi Informasi Pusat Ibu Henny S. Widyaningsih serta staf ahli KIP. Adapun materi Bimtek diantaranya adalah penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), Pengklasifikasian informasi publik dan sengketa informasi.

Beberapa hal penting yang dapat diperoleh dari Bimtek serta komparasinya terhadap aplikasi SIKI PPID Provinsi Bali diantaranya bahwa Daftar Informasi Publik (DIP) adalah informasi tersedia setiap saat. DIP sesuai dengan amanat Undang-Undang harus disahkan berupa SK oleh PPID Utama dan format DIP harus mengikuti aturan diantaranya harus terdapat kolom retensi arsip. Aplikasi SIKI yang dimiliki oleh PPID Provinsi Bali saat ini telah langsung menampilkan daftar informasi publik sekaligus memungkinkan masyarakat untuk langsung bisa mengunduh. Terkait dengan hal ini, SIKI perlu disempuranakan agar mampu memunculkan DIP yang sesuai dengan form yang telah diberikan saat Bimtek. Untuk Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), adalah juga informasi yang tersedia setiap saat. Semua file yang ada di DIK harus melalui proses uji konsekuensi dengan menggunakan form yang telah diberikan. PPID Provinsi Bali saat ini sedang membuat daftar dari beberapa informasi yang kemungkinan menjadi informasi yang dikecualikan. Selanjutnya daftar ini akan dilakukan uji konsekuensi untuk kemudian ditetapkan melalui SK PPID Provinsi Bali. Uji konsekuensi bisa dilakukan sebelum, saat dan setelah informasi publik dimohonkan oleh pemohon informasi publik.  Senada dengan DIP, Uji konsekuensi harus menggunakan format yang telah diberikan. Uji konsekuensi harus menggunakan dasar hukum pertimbangan berupa Undang-Undang. Seluruh turunan seperti PP, Pergub dan yang lainnya tidak bisa digunakan sebagai dasar.

Dalam Bimtek PPID ini juga disampaikan bahwa seluruh Laporan Keuangan adalah informasi publik terbuka dan dapat diberikan ke publik setelah laporan keuangan tersebut selesai di audit oleh Inspektorat/BPK. RKA dan DPA adalah salah satu informasi yang terbuka. SelanjutnyaKemeninfo akan merencanakan pembentukan forum PPID seluruh Indonesia dan merencanakan pertemuan rutin.